Produk Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
- SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan 065/34/423.107/2016 TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini
- SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan 065/33 /423.107/2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini - SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan 065/35/423.107/2016 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini
- PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Klik Disini
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Klik Disini - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG
PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Klik Disini - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Klik Disini - Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan Klik Disini - SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KTP-EL UNTUK GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Klik Disini - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Klik Disini