Produk Hukum

Produk Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

  1. SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan  065/34/423.107/2016  TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini
  2. SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan 065/33 /423.107/2016
    TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini
  3. SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan 065/35/423.107/2016 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN. Klik Disini
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini
  5. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Klik Disini 
  6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG
    PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Klik Disini 
  7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini 
  8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG
    PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini 
  9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG
    PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Klik Disini 
  10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG
    FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Klik Disini 
  11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
    PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Klik Disini 
  12. Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan
    Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
    Kependudukan Klik Disini 
  13. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KTP-EL UNTUK GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
    Klik Disini 
  14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
    Klik Disini